BANYUWANGI, Kupasinfo.com - Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027. Langkah ini dilakukan guna mengurai potensi kepadatan di jalur utama penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.

Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi, Rabu (4/11/2026).

Rapat melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, pemerintah kabupaten, PT Pelindo, serta PT ASDP Indonesia Ferry.

• Puluhan Reklame Kedaluwarsa Ditertibkan, Satpol PP Banyuwangi Tegaskan Kepatuhan Perizinan

• Pasar Tradisional Jadi Mitra Pengawasan, Satpol PP Dorong Perdagangan yang Tertib dan Sehat

• Kunjungan dan Pembinaan Kesehatan Ikan, Upaya Menjaga Produktivitas Budidaya di Banyuwangi

Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja, mengatakan pembahasan difokuskan pada penyiapan jalur penyeberangan alternatif untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Nataru.

"Dari hasil survei kondisi pelabuhan, ada tiga pelabuhan yang disiapkan, yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali," ujarnya.

Dua pelabuhan di sisi Jawa, yakni Jangkar dan Tanjungwangi, akan menjadi titik alternatif pemberangkatan menuju Bali. Sementara Pelabuhan Celukan Bawang disiapkan untuk mendukung layanan penyeberangan dari sisi Bali. Masing-masing pelabuhan diproyeksikan mampu melayani hingga 500 kendaraan.

Untuk menunjang operasional, pemerintah juga menyiapkan 13 kapal penyeberangan. Sebanyak delapan kapal direncanakan beroperasi melalui Pelabuhan Jangkar dan lima kapal melalui Pelabuhan Tanjungwangi.

Komang menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan, potensi kendaraan golongan Vb yang melintas melalui Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk diperkirakan mencapai 1.000 unit per hari. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengalihan sebagian arus kendaraan ke pelabuhan alternatif.

"Potensi peningkatan kendaraan ini perlu diantisipasi sejak awal. Karena itu, pemerintah menyiapkan alternatif layanan penyeberangan agar arus kendaraan tidak seluruhnya bertumpu di Ketapang-Gilimanuk," jelasnya.

Selain kesiapan armada, pembenahan fasilitas pelabuhan juga menjadi perhatian. Sejumlah sarana pendukung akan ditingkatkan, meliputi penerangan, fasilitas toilet, hingga pemasangan kamera pengawas atau CCTV.

Menurut Komang, kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa.

Dalam rapat tersebut, turut mengemuka usulan subsidi penuh biaya penyeberangan di pelabuhan alternatif selama periode Nataru. Skema yang diusulkan mencapai 100 persen atau Rp0 bagi pengguna jasa.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan jalur alternatif, sehingga beban kendaraan di lintasan utama Ketapang–Gilimanuk dapat ditekan.

Adapun layanan penyeberangan alternatif direncanakan berlangsung pada 18 hingga 30 Desember 2026. Penentuan periode operasional tersebut turut mempertimbangkan agenda kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Celukan Bawang pada 31 Desember 2026.

Komang menegaskan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung rencana pengoperasian pelabuhan alternatif tersebut. Dinas Perhubungan Banyuwangi akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan pelabuhan.

"Prinsipnya, kami mendukung langkah ini sebagai upaya mengurai kepadatan saat Nataru. Dishub Banyuwangi akan berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait untuk menyiapkan pengaturan lalu lintas," pungkasnya.