BANYUWANGI, Kupasinfo.com - Penguatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah membutuhkan sistem kerja yang terukur, terarah, dan berkelanjutan. Di tengah dinamika aktivitas masyarakat serta perkembangan dunia usaha, Satpol PP Banyuwangi melalui Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Gakperda) terus mendorong pengawasan yang lebih adaptif dengan mengedepankan pemetaan pelanggaran berbasis data, Senin (9/11/2026). 

Kepala Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan, melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Kabid Gakda), Candra Tistiyono, menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi penertiban. Diperlukan sistem pendataan yang kuat agar setiap langkah penegakan aturan memiliki dasar perencanaan dan sasaran yang jelas.

Menurut Candra, perkembangan persoalan di lapangan menuntut Gakperda untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan, mulai dari pemetaan wilayah rawan pelanggaran, inventarisasi objek pengawasan, hingga evaluasi terhadap tindak lanjut penertiban.

• Berlangsung Sengit, Wabup Cup Futsal Banyuwangi 2026 Lahirkan Para Juara dari Tiga Jenjang Pendidikan

• Ajukan 250 Inovasi di IGA 2026, Banyuwangi Tonjolkan Program Berdampak Nyata

• SOMASI dan Pembinaan Masyarakat, Penegakan Perda Didorong Lebih Humanis dan Solutif

“Pengawasan dan penegakan peraturan daerah harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Data menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui potensi pelanggaran, menentukan prioritas pengawasan, serta memastikan setiap penanganan memiliki tindak lanjut yang jelas,” tegas Candra.

Ia menjelaskan, pengalaman pengawasan sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pola kerja kelembagaan. Sejumlah kegiatan, mulai dari operasi pemberantasan rokok ilegal, penertiban reklame, pemeriksaan kegiatan usaha, hingga pembinaan masyarakat, memperlihatkan beragamnya persoalan yang membutuhkan penanganan sesuai ketentuan.

Memasuki 2026, tantangan pengawasan semakin berkembang. Peredaran barang kena cukai ilegal, persoalan bangunan yang belum memenuhi persyaratan perizinan, serta aktivitas masyarakat yang tidak sesuai regulasi daerah membutuhkan pengawasan yang lebih sistematis dan responsif.

Karena itu, penguatan basis data pelanggaran dinilai menjadi kebutuhan strategis. Pendataan yang terintegrasi dapat membantu mengidentifikasi pola pelanggaran, memetakan titik rawan, serta mengetahui objek yang berpotensi melakukan pelanggaran berulang.

Candra juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap kegiatan pengawasan. Catatan mengenai hasil pemeriksaan, temuan pelanggaran, pembinaan, hingga tindak lanjut penanganan perlu menjadi bagian dari sistem kerja agar efektivitas penegakan peraturan daerah dapat diukur secara objektif.

“Keberhasilan penegakan peraturan daerah bukan semata-mata dilihat dari banyaknya operasi atau jumlah pelanggaran yang ditindak. Lebih dari itu, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat dan pelanggaran yang sama tidak terus berulang,” ujarnya.

Selain penguatan pengawasan, pendekatan humanis tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Gakperda. Penegakan aturan perlu mengedepankan komunikasi, pembinaan, dan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, tanpa mengesampingkan ketegasan ketika ditemukan pelanggaran.

Menurutnya, keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan persuasif diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga iklim usaha dan ketertiban ruang publik.

Transformasi pengawasan berbasis data diharapkan mampu mendorong kinerja Gakperda semakin efektif dan terukur. Dengan sistem pengawasan yang konsisten, penegakan peraturan daerah tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan budaya tertib di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, penegakan peraturan daerah bukan sekadar memastikan aturan dijalankan, melainkan menghadirkan ketertiban yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mendukung tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang lebih baik.