BANYUWANGI, Kupasinfo.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong percepatan legalisasi aset tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Upaya tersebut diwujudkan melalui penyerahan 300 sertifikat tanah kepada warga Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026).
Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi, di Balai Desa Gladag. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) yang sekaligus dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Banyuwangi dan BPN.
Ipuk mengatakan, sertifikat tanah merupakan dokumen penting yang memberikan kepastian sekaligus perlindungan hukum atas kepemilikan aset masyarakat. Karena itu, pemerintah terus berupaya memperluas akses sertifikasi tanah agar semakin banyak warga memperoleh hak atas tanahnya secara legal.
Baca Juga :“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,” pesan Ipuk kepada warga.
Menurutnya, kepemilikan sertifikat tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga dapat menjadi salah satu modal bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Ipuk pun mendorong warga agar memanfaatkan tanah yang dimiliki secara produktif dan bijaksana. Terlebih, sebagian masyarakat Desa Gladag menggantungkan penghidupan dari sektor pertanian dan perdagangan.
Namun, ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati apabila menjadikan sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman. Keputusan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan finansial agar tidak menimbulkan beban ekonomi di kemudian hari.
“Saya berharap aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,” ujarnya.
“Saya minta gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai ketika dijadikan agunan pinjaman, justru memberatkan karena tidak sesuai kemampuan membayar,” tuturnya.
Ipuk menegaskan, Pemkab Banyuwangi akan terus memperkuat koordinasi dengan BPN untuk mempercepat sertifikasi tanah masyarakat. Terutama bagi warga yang selama ini tinggal atau mengelola lahan di kawasan hutan maupun perkebunan dan masih membutuhkan kepastian hak atas tanahnya.
“Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi menyampaikan, program PTSL merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat sekaligus mendorong tertib administrasi pertanahan.
Ia menyebutkan, target penerbitan sertifikat tanah melalui program PTSL di Banyuwangi pada 2026 mencapai 12.450 bidang. Hingga pertengahan November, realisasi penyelesaiannya telah mencapai 99 persen.
“Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,” kata Adolf.
Manfaat program tersebut turut dirasakan warga penerima sertifikat. Sanhuri (54), warga Dusun Lateng, Desa Gladag, mengaku lega setelah akhirnya memperoleh sertifikat resmi atas tanah dan rumah peninggalan orang tuanya yang selama bertahun-tahun belum memiliki legalitas.
Melalui program PTSL, proses pengurusan sertifikat tanah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.
“Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,” ungkapnya.
Penyerahan sertifikat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses legalisasi aset masyarakat, sekaligus memastikan kepemilikan tanah memiliki perlindungan hukum yang jelas dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan warga.