Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga, Banyuwangi Borong Dua Penghargaan TPID Jatim

$rows[judul]

BANYUWANGI, Kupasinfo.com - Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah berbuah prestasi. Banyuwangi berhasil meraih dua penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tahun 2026.

Dua penghargaan tersebut meliputi TPID Terbaik Kabupaten/Kota Kategori Indeks Harga Konsumen (IHK) dan TPID Daerah Paling Koordinatif.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :

Bupati Ipuk mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok di Banyuwangi.

“Penghargaan ini bukan semata-mata karena kinerja Pemkab, melainkan buah kerja keras banyak pihak di Banyuwangi. Ke depan, kami berkomitmen terus menguatkan sinergi dalam menjaga stabilitas harga, serta mengendalikan inflasi di daerah,” kata Ipuk.

Salah satu inovasi yang menjadi penopang keberhasilan Banyuwangi meraih penghargaan TPID Terbaik adalah program Reborn Metawangi (Pertanian Rendah Karbon dan Mekanisasi Alsintan Tekan Inflasi Pangan Banyuwangi).

Program ini mengintegrasikan pengendalian inflasi dengan penguatan rantai pasok komoditas beras melalui mitigasi risiko iklim, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta penerapan sistem produksi pertanian rendah karbon.

Dalam pelaksanaannya, program tersebut memanfaatkan teknologi PPAI (Plant and Soil Health, Productivity, Assistance, and Innovation) yang dipadukan dengan mekanisasi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas hasil panen.

Ipuk menjelaskan, penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan produktivitas panen rata-rata sebesar 10 hingga 15 persen. Selain itu, metode budidaya rendah karbon juga membantu mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk tanpa mengurangi kuantitas maupun kualitas hasil pertanian.

“Dengan program ini mampu meningkatkan produktivitas panen rata-rata hingga 10 persen sampai 15 persen dengan menerapkan budidaya yang rendah karbon. Teknologi ini juga efektif mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk tanpa menurunkan kuantitas dan kualitas hasil,” urainya.

Pengembangan ekosistem low-carbon rice tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Pemkab Banyuwangi berperan sebagai penggerak kolaborasi, PT Pandawa Agri Indonesia menangani budidaya, pendampingan, dan penerapan teknologi, sedangkan Danone Banyuwangi melalui PT Tirta Investama mendukung kegiatan riset.

Selain itu, Balai Penyuluh Pertanian berperan mengoordinasikan kelompok tani, sementara Bulog menjadi mitra penyerapan hasil produksi sekaligus mendukung penguatan pemasaran beras rendah karbon.

Menurut Ipuk, kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga memperkuat keterhubungan antara ketersediaan pasokan dan kebutuhan pasar.

“Ekosistem ini tidak hanya fokus menjaga pasokan dan ketersediaan beras, tapi juga meningkatkan konektivitas antara suplai dan pasar beras di wilayah Banyuwangi,” katanya.

Di luar inovasi sektor pertanian, Pemkab Banyuwangi juga konsisten menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi. Di antaranya melalui pemantauan dan evaluasi pasokan pangan, stabilisasi harga di pasar, penyelenggaraan pasar murah, serta Gerakan Pangan Murah.

Berbagai upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Bulog, Bank Indonesia, gabungan kelompok tani (gapoktan), asosiasi petani, dan sejumlah mitra terkait lainnya.

Sementara itu, penghargaan sebagai TPID Daerah Paling Koordinatif diberikan atas kemampuan Pemkab Banyuwangi dalam membangun koordinasi dan menyelaraskan program pengendalian inflasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Koordinasi tersebut dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga berbagai instansi dan pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Dua penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Banyuwangi dalam memperkuat tata kelola pengendalian inflasi melalui inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan ketahanan pangan daerah.