Rindu Bulan Banyuwangi Diverifikasi Tim IGA 2026, Angka Anak Tidak Sekolah Terus Menurun

$rows[judul]

BANYUWANGI, Kupasinfo.com - Inovasi pendidikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rindu Bulan (Rintisan Desa/Kelurahan Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun), mendapat perhatian Tim Penilai Innovative Government Award (IGA) 2026 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Program tersebut diverifikasi langsung untuk melihat efektivitas pelaksanaan sekaligus manfaatnya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Verifikasi lapangan dipimpin Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Raden Gani Muhamad, di Balai Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Kamis (19/11/2026).

Gani mengatakan, penilaian lapangan dilakukan untuk memastikan inovasi yang dilaporkan pemerintah daerah benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga :

"Kami melihat secara faktual inovasi-inovasi yang dilahirkan ini untuk bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu betul-betul ada kemanfaatannya buat masyarakat," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, tim penilai meninjau implementasi Rindu Bulan melalui PKBM Widya Bhakti Pokjar Ketapang. Lembaga pendidikan nonformal ini menampung warga belajar, sebagian besar berasal dari kawasan pelosok Dusun Gunung Remuk yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi.

Menariknya, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pendidikan kesetaraan. Para siswa juga dibekali keterampilan vokasi untuk meningkatkan kapasitas dan membuka peluang ekonomi. Salah satunya melalui pelatihan barista.

Di hadapan tim penilai, para siswa memperagakan secara langsung proses meracik hingga menyajikan kopi. Keterampilan tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan pendidikan dengan potensi ekonomi lokal.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Alfian, menjelaskan Rindu Bulan merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, data ATS yang bersumber dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) ditindaklanjuti melalui penelusuran faktual di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, dilakukan pembenahan data. Sementara anak yang memang tidak lagi mengenyam pendidikan akan didampingi agar dapat kembali belajar.

Pendekatan tersebut juga disertai pembekalan keterampilan vokasi, khususnya bagi anak-anak yang terkendala faktor ekonomi. Dengan demikian, mereka tidak hanya memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan, tetapi juga memiliki bekal keterampilan untuk menunjang kemandirian.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Jumlah Anak Tidak Sekolah di Banyuwangi yang pada 2024 tercatat sekitar 7.000 anak, berhasil ditekan menjadi 2.265 anak pada 2025. Berdasarkan data terakhir pada 2026, jumlahnya kembali turun menjadi 1.565 anak.

Alfian menegaskan, penghargaan bukan menjadi tujuan utama dari pelaksanaan inovasi tersebut. Lebih dari itu, pemerintah daerah ingin memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.

"Kalau dapat award itu hanya bonus, tetapi bagaimana kemanfaatannya terhadap masyarakat," kata Alfian.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banyuwangi Suratno, Kepala Bappeda Amir Hidayat, Kepala Desa Ketapang, serta sejumlah pihak terkait lainnya.