BANYUWANGI, Kupasinfo.com - Di antara hiruk-pikuk kehidupan kota, ada sebagian manusia yang menjalani hari tanpa kepastian arah. Mereka kerap terlihat di sudut jalan, kawasan permukiman, hingga ruang-ruang publik. Kehadirannya terkadang mengundang kekhawatiran, tetapi di balik itu tersimpan persoalan sosial dan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian, Senin (9/11/2026).

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menjadi salah satu kelompok rentan yang membutuhkan penanganan secara khusus. Bukan semata-mata karena keberadaannya di ruang publik berkaitan dengan ketertiban umum, melainkan juga karena mereka berhak memperoleh perlindungan dan kehidupan yang lebih layak.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi. Pada Kamis (1/10/2026), petugas melakukan penertiban dan penanganan terhadap seorang warga yang diduga mengalami gangguan kejiwaan di wilayah Kelurahan Pengantjuran, Kecamatan Banyuwangi, serta kawasan Dusun Watu Ulo, Desa Rejosari, Kecamatan Glagah.

• Di Balik Penertiban Anak Punk di Banyuwangi, Satpol PP Hadir dengan Pendekatan Humanis

• Transformasi Gakperda Banyuwangi, Pengawasan Berbasis Data Jadi Kunci Membangun Budaya Tertib Hukum

• Berlangsung Sengit, Wabup Cup Futsal Banyuwangi 2026 Lahirkan Para Juara dari Tiga Jenjang Pendidikan

Dalam dokumentasi kegiatan, petugas terlihat melakukan pendekatan kepada warga yang bersangkutan sebelum membawanya menggunakan kendaraan operasional. Penanganan kemudian berlanjut di sebuah ruangan khusus yang dilengkapi pintu pengaman.

Kepala Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, Yoppy Bayu Irawan, menjelaskan bahwa setiap ODGJ yang terjaring dalam kegiatan penertiban langsung diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak berhenti pada tindakan penertiban di lapangan. Ada proses lanjutan yang melibatkan instansi terkait agar warga yang bersangkutan dapat memperoleh perhatian dan penanganan sesuai kebutuhannya.

Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tugas menjaga ketertiban kota tidak selalu berakhir dengan tindakan penegakan aturan. Dalam situasi tertentu, kehadiran petugas justru menjadi pintu awal bagi kelompok rentan untuk mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial.

Sebab, kehidupan di jalanan bukanlah gambaran utuh dari perjalanan seseorang. Ada kondisi kesehatan, persoalan keluarga, keterbatasan ekonomi, hingga kemungkinan hilangnya dukungan sosial yang dapat membuat seseorang berada dalam situasi rentan.

Bagi masyarakat, keberadaan ODGJ di lingkungan permukiman maupun fasilitas umum terkadang menimbulkan rasa khawatir. Terlebih ketika kondisi yang bersangkutan berpotensi membahayakan dirinya sendiri ataupun orang lain.

Namun, di balik persoalan ketertiban itu, ada sisi kemanusiaan yang tidak boleh dikesampingkan. Mereka bukan sekadar seseorang yang harus dipindahkan dari ruang publik, melainkan manusia yang membutuhkan pendampingan dan perhatian.

Karena itu, penyerahan kepada Dinas Sosial menjadi bagian penting dari proses penanganan. Selanjutnya, diperlukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta keluarga apabila keberadaannya dapat diketahui. Pendataan, asesmen, hingga rehabilitasi sosial menjadi tahapan yang perlu diperhatikan agar penanganan berlangsung secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, menjaga ketertiban kota bukan hanya tentang memastikan ruang publik tetap nyaman dan aman. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab untuk menghadirkan kepedulian bagi mereka yang kerap terpinggirkan dari perhatian.

Sebab, di balik setiap penertiban, ada kehidupan yang perlu diselamatkan, ada martabat manusia yang harus dijaga, dan ada tanggung jawab kemanusiaan yang tidak boleh berhenti di jalanan.