![$rows[judul]](https://kupasinfo.com/asset/foto_berita/1001159234.jpg)
BANYUWANGI, Kupasinfo.com - Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menunjukkan hasil positif. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), inflasi Banyuwangi hingga September 2026 tercatat sebesar 2,69 persen secara tahunan (year on year/yoy), terendah di Jawa Timur.
Angka tersebut berada di bawah rata-rata inflasi Jawa Timur yang mencapai 3,33 persen maupun rata-rata nasional sebesar 3,28 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas kolaborasi pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga di masyarakat.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri. Dibutuhkan sinergi berbagai sektor, mulai dari penguatan produksi di tingkat hulu hingga memastikan distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen.
Baca Juga :"Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah," kata Ipuk, Kamis (5/11/2026).
Salah satu upaya memperkuat koordinasi tersebut dilakukan melalui Forum High Level Meeting (HLM) TPID yang digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Jumat (30/10/2026).
Forum tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam, serta perwakilan Pertamina.
Kegiatan juga dirangkai dengan capacity building untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas kinerja TPID. Sejumlah narasumber turut hadir, yakni Zulfirman Basir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Asesor TPID Award, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta akademisi Universitas Jember sekaligus Sekretaris ISEI Jember, Dr. Yulia Indrawati.
Dalam forum tersebut, Zulfirman Basir mengungkapkan bahwa Banyuwangi mencatatkan prestasi pada penilaian kinerja TPID tingkat nasional tahun 2025. Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat keenam nasional untuk kategori Kabupaten/Kota IHK dengan total nilai relatif 97,08 persen.
Menurutnya, salah satu kekuatan Banyuwangi terletak pada konsistensi koordinasi melalui High Level Meeting, rapat koordinasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan yang berhasil memperoleh nilai maksimal.
"Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat keenam nasional pada 2025, untuk kategori Kabupaten/Kota IHK dengan total nilai relatif mencapai 97,08 persen. Dari segi koordinasi rutin (HLM/Rakor) dan capacity building, Banyuwangi sukses menyapu bersih skor maksimal," jelasnya.
Bupati Ipuk menegaskan, Pemkab Banyuwangi akan terus memperkuat koordinasi dan kinerja TPID agar setiap kebijakan pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, forum koordinasi menjadi momentum untuk memastikan seluruh program pengendalian inflasi berjalan dengan indikator yang jelas dan hasil yang terukur.
Ipuk juga menekankan penguatan strategi 4K, meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Langkah tersebut akan didukung melalui penguatan anggaran APBD serta sinergi bersama Satgas Pangan.
Selain koordinasi, pemerintah daerah juga akan memastikan berbagai inovasi pengendalian inflasi benar-benar terlaksana dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
"Harga bahan pokok yang stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional," pungkas Ipuk.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, Pemkab Banyuwangi berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, sekaligus memperkuat daya beli dan ketahanan ekonomi masyarakat.
