BANYUWANGI, Kupasinfo.com - Keberadaan lembaga pendidikan nonformal menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan di luar jalur formal. Namun, di balik terbukanya kesempatan belajar tersebut, legalitas dan tata kelola lembaga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan layanan pendidikan berjalan secara bertanggung jawab, Senin (16/11/2026).
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi terus mendorong penguatan kelembagaan pendidikan nonformal, khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Upaya ini dilakukan melalui pendampingan, pembinaan, serta peningkatan kapasitas pengelola dan tenaga pendidik agar penyelenggaraan pendidikan semakin tertata dan berkualitas.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Alfian, S.Pd., M.Pd., melalui Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Lina Kamalin, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa legalitas lembaga menjadi salah satu landasan penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan kelembagaan yang jelas, peserta didik dan orang tua dapat mengetahui status penyelenggara pendidikan serta layanan yang diberikan.
Baca Juga :Selain memastikan aspek legalitas, pembinaan juga diarahkan pada penguatan tata kelola lembaga. Pendampingan dilakukan melalui perencanaan berbasis data, penyusunan administrasi, hingga pelaporan kegiatan. Langkah tersebut diharapkan membantu pengelola PKBM menjalankan program secara terarah dan sesuai ketentuan.
Peningkatan kapasitas tidak hanya menyasar pengelola lembaga, tetapi juga para tutor sebagai tenaga pendidik yang berinteraksi langsung dengan warga belajar. Berbagai kegiatan pelatihan dan transfer pengetahuan dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Salah satu kegiatan yang dikembangkan adalah Smart Farming. Melalui kegiatan ini, para tutor dilatih agar mampu mengelola lahan pertanian dengan metode hidroponik sekaligus memahami pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Rumah Literasi Indonesia.
Materi Smart Farming memberikan pengenalan mengenai pemanfaatan lahan secara produktif melalui metode pertanian hidroponik. Sementara itu, pengelolaan sampah menjadi bagian dari pembelajaran untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan dan mendorong praktik pengelolaan yang lebih bertanggung jawab.
Penguatan keterampilan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan tutor, sekaligus menjadi bekal untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang lebih kontekstual. Dengan demikian, pendidikan nonformal tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi akademik, tetapi juga memberikan pengetahuan praktis yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang cukup sebelum memilih lembaga pendidikan nonformal. Informasi mengenai legalitas, program pembelajaran, jadwal kegiatan, persyaratan, pembiayaan, hingga mekanisme evaluasi perlu disampaikan secara terbuka oleh penyelenggara.
Kejelasan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat menentukan pilihan secara tepat. Lembaga pendidikan juga diharapkan menjalankan proses pembelajaran secara sungguh-sungguh, bukan sekadar menawarkan kemudahan memperoleh ijazah tanpa melalui tahapan pendidikan yang semestinya.
Melalui pembinaan kelembagaan dan peningkatan kompetensi tutor, Dinas Pendidikan Banyuwangi berupaya membangun penyelenggaraan pendidikan nonformal yang semakin akuntabel. Penguatan legalitas, tata kelola, serta keterampilan praktis menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat nyata.
Pada akhirnya, kualitas pendidikan nonformal tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi lembaga, tetapi juga oleh mutu proses pembelajaran dan kemampuan tenaga pendidik dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan kelembagaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.