Banyuwangi, Kupasinfo.com - Puasa Ramadhan 2025 jadwal kerja anggota DPRD Banyuwangi tetap padat. Itu tergambar dari sejumlah agenda kegiatan para anggota dewan sampai akhir Maret 2025.

Beberapa kegiatan yang dijalani kalangan dewan antara lain melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Banyuwangi ketika isu takaran Minyakita yang tak sesuai.

• Maksimalkan Serapan Gabah Petani, DPRD Banyuwangi Panggil Bulog

• DPRD Banyuwangi Turun Temui Langsung Mahasiswa

• Komisi I DPRD Banyuwangi Catat Sebagian OPD Miliki Silpa

Komisi II DPRD Banyuwangi turun ke pasar untuk memastikan ada tidaknya masalah takaran Minyakita di Kabupaten Banyuwangi ketika daya beli masyarakat naik seiring Puasa Ramadhan 2025.

"Kami melakukan sidak pasar agar konsumen merasa aman, tidak tertipu perusahaan yang mengakali takaran," lontar Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari.

Tak hanya itu, Komisi II juga menggelar rapat kerja dengan Dinas Pertanian, Bulog dan instansi terkait untuk membahas serapan harga petani yang sedang menjadi prioritas pemerintah.

Komisi I DPRD Banyuwangi juga menggelar rapat kerja membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Banyuwangi.

Pengesahan UU TNI juga turut berimbas ke DPRD Banyuwangi sehingga Kantor Dewan di Jalan Adi Sucipto Banyuwangi didemo mahasiswa.

Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara sampai turun tangan menghadapi para demonstran yang waktu itu memanas karena mendorong-dorong pintu pagar wakil rakyat.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, juga berdialog dengan para mahasiswa di Markas Kodim 0825 Banyuwangi untuk membahas UU TNI.

Politisi Partai Golkar itu menyatakan bakal menjadi orang pertama yang menolak apabila UU TNI yang baru mengembalikan Dwi Fungsi ABRI.

"Jika itu terjadi lagi, mohon maaf, mungkin saya orang pertama yang akan menolak. Karena itu sudah mengurangi jatah orang politik," ungkapnya ketika diskusi soal UU TNI di Markas Kodim 0825 Banyuwangi.