Banyuwangi, Kupasinfo.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD kabupaten Banyuwangi, Marifatul Kamila menghimbau panitia seleksi mengevaluasi kembali panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang melakukan pelanggaran kode etik.
Menurutnya, Hal itu jika diabaikan akan merusak demokrasi apabila tetap terpilih kembali, senin (13/5/2024). Pihaknya dewan siap akan memanggil komisioner KPU jika diloloskan.
“Apa dasarnya KPU Banyuwangi padahal itu sudah betul-betul mencederai pemilu kita kemarin di Banyuwangi,” kata Rifa usai selesai rapat paripurna.
Menurut Rifa, tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah dimulai salah satunya dengan proses rekrutmen calon anggota PPK dan PPS. Rekrutmen PPK menjadi tugas komisioner KPU lama yang segera akan mengakhiri masa baktinya. Sedangkan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang menjadi tugas dan kewajiban komisioner yang baru.
”Kemarin sudah berjalan untuk perekrutan untuk PPK dan PPS, bahkan ada sudah wawancara dan ada yang lolos sampai 15 besar dan kami menunggu yang 10 besar sampai nanti terpilih 5 besar,” ujar Rifa.
Terdapat perbedaan rekrutmen antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk Bawaslu bisa dilakukan asestmen dengan beberapa kriteria tertentu dan evaluasi.
Politisi berlambang pohon beringin itu menambahkan dewan sudah melihat mereka yang bermasalah dalam pelaksanaan pemilu. Mereka ternyata masih mendaftar, bahkan ada yang lolos dalam 15 besar.
“Kita melihat dalam 10 besar apakah mereka yang bermasalah lolos atau tidak. Harapan kami kemarin yang pernah melanggar etik di dalam penyelenggaraan pemilu bisa dievaluasi kembali,” tutup Rifa.
Related Posts
Perjuangan Feri Anwar, Seorang Disabilitas Salah Satu Pemenang Jagoan Tani Banyuwangi
Bupati Ipuk Serap Aspirasi di Rembug Disabilitas
DPU Pengairan Banyuwangi Bangun Ribuan Saluran Air Bersih Rumah Tangga Gratis
Ibu Rumah Tangga dari Desa di Banyuwangi, Hasilkan Omset Ratusan Juta dari Kerajinan Makrame
