Banyuwangi, Kupasinfo.com - Komisi I DPRD Banyuwangi mencatat hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di tahun 2024.

Silva itu, kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Marifatul Kamila, khususnya pada pos anggaran gaji pegawai.

• Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitr

• Pimpinan DPRD Banyuwangi Panggil Eksekutif Bahas Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian dan Raperda Pupuk Organik

• Pimpinan DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Evaluasi Kebijakan Pertanian 

"Pos gaji pegawai di setiap OPD, ada Silpa anggaran antara 3 hingga 1 miliar. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan pegawai, mungkin mereka sudah pensiun dan faktor lainnya," kata politisi Partai Golkar.

Komisi I juga menyoroti penataan birokrasi, terutama pasca dilantiknya Bupati Banyuwangi periode 2025-2030. Dari 28 OPD, sebanyak 13 OPD masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas atau Plt.

"Dari informasi yang disampaikan Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP), terdapat 13 OPD masih diisi Plt," jelasnya.

Ini terungkap ketika Komisi I DPRD Banyuwangi membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bantyuwangi Tahun Anggaran 2024.

Pembahasan LKPJ Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan kemarin. Ada beberapa catatan yang dihasilkan dalam rapat kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja tersebut.

Marifatul Kamila menuturkan, serapan anggaran yang maksimal serta capaian indikator kinerja yang memuaskan di tahun 2024 harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik.

"Secara garis besar serapan anggaran maupun capaian indikator kinerja OPD mitra kerja Komisi I memenuhi target yang ditetapkan, yakni di angka 90 hingga 100 persen," ucapnya.

Pemkab Banyuwangi disebut telah melakukan assesmen atau lelang untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama atau kepala dinas di tujuh OPD.

Diantaranya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perikanan dan lainnya.