Tidak semua orang yang mencintai daerahnya harus berdiri di belakang pemerintah. Ada yang memilih berdiri di seberangnya: mengamati, menafsirkan, dan menyuarakan hal-hal yang luput dari perhatian kekuasaan.
Putri Matahari Terbit di Jawa
Desnin Qory Timalasari, SE, lahir diBanyuwangi pada tanggal 3 Desember 1990.Banyuwanginya bukan sekadar tempat yang tercantum di kartu identitas. Di daerah yang dikenal masyarakat sebagai Sunrise of Java, ia lahir, bersekolah, membangun hubungan sosial, dan menyaksikan langsung dinamika masyarakat.
Baca Juga :Ia kemudian menyelesaikan jenjang S1 Ekonomi di STIE YAPAN Surabaya, sebuah latar belakang yang membekali nalar kritisnya terhadap kebijakan publik. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai jurnalis di radio.
Selain berwirausaha, ia adalah ibu dari dua putra. Di lingkaran pergaulan dan para pendukungnya, ia akrab disapa MDQ, singkatan dari Mbak Desnin Qory.
Memilih Jalan Oposisi
Dalam demokrasi, oposisi bukan sekedar pihak yang menentang, melainkan mekanisme pengawasan: observasi keputusan, menguji kebijakan, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kendali.
MDQ secara terbuka menempatkan dirinya sebagai sikap bermusuhan terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ia tidak menolak semua kebijakan, tetapi juga tidak merasa wajib membenarkan setiap keputusan penguasa.
Baginya, setiap kebijakan harus melewati tiga pertanyaan: siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung akibatnya, dan apakah benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjutnya, ia tidak selalu punya akses yang sama ke dalam pengambilan keputusan. Namun, dari luar kekuasaan, pengawasan dapat dijalankan secara independen dan tanpa beban mempertahankan posisi pemerintahan.
Jejak Sikap Kritis
PBB-P2
Pajak bukan sekadar angka; ia menyentuh dapur keluarga, rumah, dan tanah yang diperoleh melalui kerja bertahun-tahun.
Kebijakan fiskal memang penting untuk membiayai pembangunan, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
Pada tahun 2025, isu kenaikan PBB-P2 hingga 200 persen membuat masyarakat resah. MDQ menolak kebijakan yang dipersepsikan bersantai warga.
Polemik yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD hingga kenaikan jabatan itu dibatalkan di meja paripurna. Pemkab sendiri pada Agustus 2025 menjelaskan tidak ada kenaikan tarif dan menerapkan mekanisme multitarif.
Bagi MDQ, pemerintah harus menjelaskan bagaimana kebijakan disusun, bagaimana dampaknya dihitung, dan di mana kepentingan warga ditempatkan.
Kritik publik perlu dijawab dengan keterbukaan, dan penjelasan pemerintah perlu diuji melalui data serta pelaksanaan di lapangan.
Kemacetan Ketapang
Ketapang adalah pintu penting penghubung Jawa dan Bali. Saat macet, pengemudi memerlukan waktu tunggu yang lama, keterlambatan pengiriman, dan biaya operasional naik.
Pada Oktober 2026, MDQ terlibat dalam rangkaian aksi sopir logistik dan nonlogistik yang mengangkat kemacetan Pelabuhan Ketapang dan layanan penyeberangan ASDP.
Salah satu tuntutannya, Direktur Utama ASDP diminta meminta maaf atas pernyataan yang dinilai menyudutkan pengemudi sebagai provokator kemacetan.
Pertanyaannya yang mendasar: Pantaskah pihak yang paling terdampak justru dijadikan penyebab?
Bagi MDQ, para sopir bukan sekadar bagian dari antrean kendaraan, melainkan pekerja yang penghidupannya mengandalkan kelancaran penyeberangan.
Keterlibatan ini menunjukkan perhatiannya tidak hanya pada pemberitahuan pada pemerintah kabupaten, tetapi juga pada pelayanan publik dan tanggung jawab lembaga yang berwenang.
Dana BOS
Pada Oktober 2025, sebagai Direktur Sekolah Rakyat Nusantara, MDQ hadir dalam rapat dengar pendapat di DPRD Banyuwangi dan mendesak pengawasan serta investigasi pengelolaan Dana BOS (AdaTah, 11 Oktober 2025).
Desakan investigasi tentu tidak sama dengan pelanggaran vonis; pembuktian tetap menjadi kewenangan pihak yang berwenang.
Pendidikan beranggaran besar dan mencakup kepentingan luas, sehingga transparansi menjadi suatu keharusan. MDQ memilih membawa ke forum resmi DPRD.
Tambang Emas Tujuh Bukit dan Dana Abadi Daerah
MDQ menyoroti Tambang Emas Tujuh Bukit yang mencakup nilai saham yang terdapat di dalamnya serta rencana pemerintah daerah yang berencana menjual saham tersebut untuk modal Dana Abadi Daerah (DAD).
MDQ menolak rencana ini karena Banyuwangi dianggap sebagai kabupaten yang belum siap melaksanakan DAD.
AYAH hanya bisa dilaksanakan jika APBD surplus (sesuai peraturan perundangan), sedang status APBD Kabupaten Banyuwangi masih defisit ratusan miliar.
Catatan Kritik Lainnya
Beberapa persoalan lain yang menjadi perhatian MDQ antara lain:
- Dugaan pendanaan ganda BEC (Banyuwangi Ethnic Carnival).
- Kritik tentang pengelolaan dan masalah sampah.
- MDQ menyusun dan menyampaikan pemikiran kritisnya melalui program Sawang Sinawang yang hadir secara reguler di akun media sosialnya.
Perempuan di Ruang Publik
Dunia politik kerap dipersepsikan keras dan penuh perebutan kekuasaan. Namun demokrasi tidak mensyaratkan perempuan memegang jabatan untuk berpolitik.
Mengawasi kebijakan, hadir di forum aspirasi, dan mengancam penggunaan anggaran serta bentuk partisipasi.
MDQ menjalani dua ruang sekaligus: keluarga sebagai ibu, dan ruang publik sebagai warga yang ikut menentukan masa depan daerahnya.
Pertanyaannya, kritik mengundang dan sikap politik melahirkan pro-kontra, sesuatu yang harus siap dihadapi. Di situlah kedewasaan demokrasi diuji: apakah perbedaan pendapat dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
Oposisi juga tidak sekadar menentang. Oposisi yang bermutu membawa argumentasi, data, dan alternatif solusi.
Kritik yang kuat bukan yang paling keras, melainkan yang paling sulit diabaikan karena pada dasarnya jelas, dan tetap terbuka pada klarifikasi serta fakta baru.
Pemerintah pun tidak seharusnya memandang kritik sebagai ancaman, karena kritik membantu memperbaiki kualitas pemerintahan.
Dalam konteks Banyuwangi, kelompok masyarakat yang mengambil posisi berbeda dari pemerintah adalah hal yang wajar dari dinamika politik daerah.
MDQ memilih berada di ruang itu dan membuka pilihannya untuk diuji masyarakat.
Sama seperti pemerintah yang mempertanggungjawabkan kebijakannya, seorang pengkritik juga mempertanggungjawabkan pernyataannya.
Demokrasi membutuhkan keduanya