DPRD Banyuwangi Kawal Aspirasi Mahasiswa Soal Penolakan Kebijakan Tapera

Banyuwangi, Kupasinfo.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Jumat (14/6).

Dalam demo ini para mahasiswa menyampaikan aspirasi penolakan kebijakan pemerintah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka berharap keluhan ini dikawal serius oleh DPRD Banyuwangi.

Dalam aksi ini mereka ditemui oleh anggota DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila. Politisi Golkar ini mengaku bakal membawa aspirasi ini kepada pemerintah pusat.

“Kami memastikan bahwa aspirasi ini akan kami kawal dan kami teruskan ke pemerintah pusat. Kami akan sampaikan kepada DPR pusat melalui DPRD Provinsi,” kata perempuan yang karib disapa Rifa ini.

Dia juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kader-kader PMII. Bagi dia, aksi semacam itu adalah keperluan sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah.

“Pemerintah perlu kontrol, sehingga saya mengapresiasi adek-adek PMII ini,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Cabang PMII Banyuwangi Muhammad Hadad Alwi Nasyafiullah mengatakan penolakan ini berkaitan dengan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Menurut PMII kebijakan ini dinilai memberatkan ditengah ekonomi masyarakat yang kian terhimpit. Bagi mereka Tapera hanya akan semakin membuat sengsara dan menjerumuskan masyarakat dalam jurang kesengsaran.

“Hasil kajian kami kebijakan Tapera ini sangat membebani masyarakat. Oleh karenanya kami meminta kebijakan ini dicabut,” kata Hadad Alwi.

Alwi menambahkan regulasi ini juga dinilai masih prematur. Dalam regulasi belum jelas bagaimana teknis pelaksanaan Tapera ini.

“Jadi belum jelas siapa pengelola iuran Tapera, lahan mana yang disediakan dan juga apakah ada jaminan uang ini tidak dikorupsi pemerintah, itu semua masih belum jelas,” tegasnya.

Selain aksi, kader PMII juga berencana mengajukan hearing kepada DPRD Banyuwangi. Hearing tidak dapat dilakukan hari ini sebab sebagian besar anggota dewan tengah dinas luar kota.

“Kami akan ajukan hearing untuk melihat apakah aspirasi kita ditindaklanjuti atau belum. Kami akan lampirkan catatan kritis hasil kajian. Kami akan terus mengawal kebijakan ini sampai kebijakan ini dibatalkan,” tandasnya.