Banyuwangi, Kupasinfo.com – Sejatinya pembahasan dari pasal-pasal Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) itu sudah tuntas, tinggal pembahasan masalah intensif. Dewan ingin petani mendapatkan kejelasan insentif dengan mencantumkan persentase dari keringanan pajak.
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus DPRD Banyuwangi Suyatno yang membahas tentang Ranperda LP2B kepada Jatimtimes di ruang Fraksi Partai Golkar Hanura.
“Karena itu masuk di dalam undang-undang pajak bumi bangunan (PBB) bagi tanah yang terkena LP2B kalau tidak dimasukkan persentase ini tidak ada jaminan. Jika tidak ada jaminan maka tidak jelas akan diberi atau tidak,” ujar Suyatno.
Dia menuturkan masyarakat dengan tercantumnya LP2B ini berkurang haknya, karena tidak boleh ada bangunan. Dengan seperti itu, kemudian jelas harga tanah yang masuk LP2B yang tidak boleh untuk membangun rumah akan drop atau paling tidak stagnan.
Sehingga pihak dewan memberikan himbauan pada petani sesuatu yang tidak besar, tetapi setidaknya ada yang diberikan kepada petani. Kemudian dengan adanya ditetapkannya LP2B ini, nanti pemerintah daerah akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK ) fisik dari Kementerian Pertanian RI.
“Sehingga kan tetap daerah diuntungkan secara keuangan dan finansial dalam pembangunan. Oleh karena itu, di dalam PP yang mengatur tentang insentif itu diatur bahwa sumber keuangan untuk keringanan itu dari APBD itu sudah jelas,” tambah politisi asal Purwoharjo itu.
Karena masih dalam suasana HUT Kemerdekaan RI ke-79 maka nuansa merah putih juga mewarnai dalam rangkaian acara prosesi pelantikan anggota DPRD Banyuwangi masa bakti 2024 – 2029.
Related Posts
Keren! Desa Yosomulyo di Banyuwangi ini Gelar Atraksi Kolosal Seribu Penari
Dorong Pengembangan Olahraga Sepatu Roda, Bupati Ipuk: Efektif Kurangi Paparan Gadget pada Anak
Gelar FMPP di Banyuwangi, KPI Ajak Generasi Muda Terlibat Aktif Perbaiki Kualitas Sinetron
Bupati Ipuk Serahkan Insentif untuk 14 Ribu Lebih Guru Ngaji
