Oleh: Diva Salsabila Adiningrum

Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang yang aman bagi seluruh sivitas akademika untuk belajar, mengembangkan kemampuan, bekerja, dan membangun masa depan. Kampus bukan hanya tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga lingkungan yang menjunjung tinggi martabat, kesetaraan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan perguruan tinggi tidak sepenuhnya terbebas dari praktik kekerasan seksual. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik dan verbal hingga tindakan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

• Wamenaker Perkenalkan Teknologi Rumah Ikan di Banyuwangi, Dorong Produktivitas dan Kesejahteraan Nelayan

• Sinergi Pemkab dan Dunia Usaha Diperkuat, Bupati Ipuk Dorong Kadin Banyuwangi Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

• Baznas Banyuwangi Luncurkan SwaBAZ, Perkuat Transparansi dan Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Zakat

Salah satu persoalan mendasar adalah ketimpangan hubungan kekuasaan. Hubungan antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, maupun sesama mahasiswa dapat menciptakan situasi ketika pelaku memiliki posisi lebih dominan, sementara korban berada dalam kondisi rentan. Ketimpangan tersebut sering kali membuat korban kesulitan menyampaikan pengalaman, melaporkan kejadian, atau memperoleh perlindungan.

Rasa takut, stigma sosial, kekhawatiran terhadap masa depan akademik, hingga ketidaktahuan mengenai mekanisme pengaduan menjadi tantangan yang tidak sederhana.

Padahal, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan dan memberikan hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pentingnya perlindungan diri, rasa aman, serta tanggung jawab negara dalam memuat hak asasi manusia.

Dengan demikian, perlindungan terhadap kekerasan seksual bukan sekadar persoalan etika atau tata tertib kampus, melainkan bagian dari kewajiban hukum untuk menjamin martabat dan keselamatan setiap individu.

Kerangka Hukum Sudah Tersedia, Bagaimana Cara Kerjanya?

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang memberikan landasan bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat perlindungan korban. Regulasi ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual sekaligus menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Di lingkungan pendidikan tinggi, perlindungan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Regulasi tersebut mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) di perguruan tinggi. Satgas memiliki peran menerima laporan, melakukan pemeriksaan, memberikan pendampingan, serta merekomendasikan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan.

Selain itu, KUHP dan UU ITE juga dapat menjadi instrumen hukum dalam melakukan perbuatan tertentu yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui mekanisme penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk penyebaran foto atau konten yang melanggar hukum melalui sarana elektronik.

Artinya, perlindungan korban sebenarnya telah memiliki dua jalur yang dapat saling melengkapi: mekanisme administratif dan kelembagaan di lingkungan kampus serta mekanisme penegakan hukum melalui sistem pidana.

Keduanya seharusnya berjalan beriringan. Sanksi akademik tidak dapat menjadi pengganti pertanggungjawaban pidana apabila pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana.

Perlindungan juga harus diwujudkan melalui identitas korban dan saksi, pendampingan psikologis maupun hukum, perlindungan dari ancaman dan tindakan balasan, serta akses informasi mengenai perkembangan penanganan suatu perkara.

Namun keberadaan peraturan dan kelembagaan belum otomatis menjamin bahwa korban memperoleh perlindungan secara efektif.

Ketimpangan Relasi Kuasa dan Persoalan Independensi

Persoalan utama perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak semata-mata terletak pada ketersediaan aturan, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut dijalankan.

Salah satu tantangan terbesar adalah independensi Satgas PPK. Dalam praktiknya, tidak tertutup kemungkinan pihak yang memiliki kewenangan menangani laporan berada dalam lingkungan institusi yang sama dengan pihak yang dilaporkan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika terdapat laporan mengenai kedudukan struktural atau pengaruh akademik yang lebih kuat dibandingkan korban.

Ketika hubungan kekuasaan mempengaruhi proses pemeriksaan, independensi penanganan suatu perkara dapat dipertanyakan. Korban mungkin merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pengalaman secara terbuka karena khawatir laporan justru berdampak terhadap kehidupan akademiknya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Satgas PPK harus disertai jaminan independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kelembagaan tidak cukup hanya dibentuk untuk memenuhi kewajiban regulasi. Satgas harus benar-benar mampu menjalankan mandatnya secara profesional, objektif, dan berpihak pada memberikan hak korban.

Viktimisasi Ulang: Ketika Korban Kembali Terluka

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah viktimisasi sekunder atau viktimisasi sekunder, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami tekanan atau penderitaan akibat respon lingkungan maupun proses penanganan perkara.

Victimisasi ulang dapat muncul melalui pemeriksaan yang berulang dan tidak sensitif, penyebaran identitas korban, stigma sosial, hingga sikap menyalahkan korban.

Tidak sedikit korban yang memilih diam karena menganggap kekerasan yang dialaminya sebagai aib. Sebagian lainnya merasa bahwa melapor justru akan membuka persoalan baru yang lebih berat dibandingkan peristiwa yang dialami.

Lambatnya respons kelembagaan juga dapat meringankan situasi. Ketika laporan tidak segera ditindaklanjuti, korban berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan yang disediakan kampus.

Fenomena terungkapnya sejumlah kasus setelah menjadi perhatian publik atau viral di media sosial, bukan melalui mekanisme pelaporan resmi sejak awal, menjadi pengingat bahwa kepercayaan terhadap institusi merupakan unsur penting dalam sistem perlindungan.

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memastikan bahwa korban tidak hanya memiliki saluran pengaduan, tetapi juga merasa aman untuk menggunakannya.

Sosialisasi mengenai keberadaan dan fungsi Satgas PPK perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mahasiswa memahami hak-haknya, mengetahui prosedur pelaporan, serta memperoleh informasi mengenai bentuk perlindungan yang tersedia.

Sanksi Akademik Tidak Menghapus Tanggung Jawab Pidana

Satu permasalahan penting lainnya adalah hubungan antara mekanisme administratif kampus dan proses penegakan hukum pidana.

Dalam sejumlah situasi, penyelesaian perkara melalui sanksi internal dianggap cukup untuk mengakhiri permasalahan. Padahal, pemberian sanksi akademik tidak serta-merta menghapus tanggung jawab pidana seseorang apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

Peringatan tertulis, skorsing, hingga peringatan tidak hormat merupakan bentuk tindakan administratif atau akademik. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana merupakan ranah penegakan hukum yang memiliki mekanisme tersendiri.

Kedua jalur tersebut harus dipahami sebagai mekanisme yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Perguruan tinggi tidak seharusnya menjadikan reputasi institusi sebagai alasan untuk menutup persoalan kekerasan seksual melalui penyelesaian internal semata. Kepentingan menjaga nama baik kampus tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada hak korban memperoleh keadilan.

Ketika mekanisme administratif hanya menghambat korban untuk mengakses proses hukum, situasi tersebut berpotensi menciptakan impunitas bagi pelaku.

Membangun Perlindungan yang Benar-Benar Berpihak kepada Korban

Mewujudkan kampus yang aman membutuhkan lebih dari sekedar regulasi dan pembentukan satuan tugas. Diperlukan sistem kelembagaan yang dapat dipercaya, transparan, independen, serta mampu memberikan respon cepat terhadap setiap laporan.

Penguatan independensi Satgas PPK harus menjadi prioritas. Mekanisme penanganan perkara perlu dirancang agar terhindar dari konflik kepentingan, termasuk ketika pihak-pihak yang melaporkan kedudukan struktural atau pengaruh akademik.

Transparansi juga perlu diperkuat tanpa mengorbankan identitas korban. Kampus harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang memungkinkan efektivitas penanganan laporan dievaluasi secara berkala.

Di sisi lain, pendampingan psikologis dan hukum harus menjadi bagian penting dari proses perlindungan. Korban membutuhkan jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami intimidasi, diskriminasi, maupun pembalasan karena berani melaporkan kekerasan.

Yang tidak kalah pentingnya, perguruan tinggi harus membangun budaya akademik yang menghormati martabat manusia dan menolak segala bentuk perlindungan kekuasaan.

Kesimpulan: Jangan Berhenti pada Norma Hukum

Perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, serta Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 memberikan kerangka perlindungan melalui mekanisme kelembagaan dan penegakan hukum.

Namun, masalahnya sebenarnya terletak pada efektivitas implementasinya.

Ketimpangan hubungan kekuasaan, potensi konflik kepentingan, lambatnya respon kelembagaan, rendahnya kepercayaan korban, serta lemahnya koordinasi antara mekanisme administratif dan hukum pidana merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara serius.

Perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki aturan untuk menyatakan bahwa kampusnya aman. Kampus harus mampu membuktikan bahwa setiap korban memperoleh perlindungan, setiap laporan ditangani secara profesional, dan setiap pelaku diproses sesuai ketentuan hukum.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perlindungan bukan terletak pada banyaknya regulasi yang diterbitkan atau satuan tugas yang dibentuk, melainkan pada keberanian lembaga menjamin keadilan tanpa diskriminasi.

Sebab, kampus yang benar-benar aman bukanlah kampus yang tidak pernah mengakui adanya kekerasan, melainkan kampus yang berani mengungkap, menangani, dan mencegahnya agar tidak terulang kembali.