Peduli Nasib Petani Banyuwangi, Michael Nilai Pemkab Banyuwangi Kurang Serius Tangani Sektor Pertanian

Banyuwangi, Kupasinfo.com – Ditengah kelangkaan pupuk dan melonjaknya harga beras di pasaran, memantik perhatian Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto S.H,. M.H,. yang mempertanyakan nasib para petani dalam beberapa tahun kedepan.

Menyinggung penggunaan anggaran sektor pertanian selama ini, Michael menilai Pemkab khususnya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi kurang serius menyelesaikan persoalan yang dialami petani selama ini.

” Masyarakat kita ini kan kebanyakan petani, dan kita semua juga tahu akhir – akhir ini yang dikeluhkan apa dari petani. Hal yang paling viral waktu lalu adalah persoalan pupuk. Dana yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi itu ada Rp. 39 Miliar namun dipecah kecil – kecil dan jumlahnya melebihi,” papar Wakil Ketua II DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.

Menurut Michael, APBD dengan pelaksanaannya jauh berbeda, maka nanti pihaknya menekankan apa yang direncanakan mesti dilaksanakan.

“Kita semua tahu, dinas pertanian juga tahu apa keluhan-keluhan petani. Selama ini, program yang digaungkan pemerintah kepada masyarakat tidak tepat sasaran utamanya di sektor pertanian,” ucap Ketua DPC Partai Demokrat tersebut.

Programnya kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Misalnya di Dinas Pertanian dan Pangan itu di tahun 2024 ada anggaran yang besar di bidang peternakan padahal tidak banyak peternak yang mengeluh.

Tak hanya itu, Michael menyebut pupuk organik hanya menjadi pemanis, tapi kenyataannya Petani masih sangat bergantung penggunaan pupuk subsidi untuk mensuplai kebutuhan nutrisi tanamannya.

Ditempat terpisah, Plt. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Ilham Djuanda menepis pernyataan Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi tersebut. Terkait dengan pernyataan pak Michael sebagai wakil ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Banyuwangi mengenai APBD tahun 2024 yang dibahas dalam banggar ada 1 nama nomenklatur yaitu pengelolaan Sumber Daya Genetik ( SDG ), tumbuhan, dan mikro organisme.

“Mungkin pak Michael membacanya terpotong tidak utuh,” ujarnya.

Masih menurut Ilham, nomenklatur kegiatan itu memang sama dan itu sesuai dengan aturan yang baku. Bahkan, sudah diatur didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ( KEPMENDAGRI ) tahun 2021 yang mengatur verifikasi, validasi, inventarisasi, klasifikasi, kodefikasi, dan nomor nomenklatur kegiatan. Jadi tambah Ilham, nama kegiatan itu tetap sama, namun itu digunakan secara baku dan detail kegiatannya berbeda – beda.

“Mungkin pak Michael membacanya terpotong hanya di sumber daya genetik tidak terbaca komanya yaitu untuk tumbuhan dan mikroorganisme. Jadi kesannya anggaran yang ada hanya diperuntukan di bidang peternakan atau hewan,” papar Ilham.

Ilham menyebut, kemungkinan nilai anggaran keseluruhan yang ada di Dinas Pertanian Banyuwangi itu berkisar diangka Rp. 39 Miliar.

” Kalau hemat saya pribadi, kekuatan fiskal Banyuwangi ini di tahun 2024 menurun karena ada dana mandatori seperti pemilihan umum dan pengangkatan PPPK. Jadi untuk lebih jelasnya kalau kaitan keuangan bisa tanya ke pak Cahyanto,” imbuh Ilham.

Terkait pupuk organik, Ilham menjelaskan pengurangan pupuk kimia dari Pemerintah membuat Petani kelimpungan. Maka, Dispertan mencarikan alternatif dengan penambahan pupuk organik ke tanaman petani. (Pik)